Oleh: Dr. dr. Pribakti Budinurdjaja, Sp.O.G, Subsp.Urogin.Re

Rakyat Indonesia sepertinya tak takut sakit. Bukan karena kuat, tapi kebanyakan ditengarai karena tak tahu cara hidup sehat. Buktinya, biaya penyakit berat menggerogoti BPJS. Dilaporkan lebih dari sepertiga dana BPJS habis untuk menambal penyakit kronik. Imbasnya kejadian kematian akibat penyakit kronik grafiknya terus meninggi.

Kisah pasien sepuh adalah contoh paling nyata . Tubuhnya kering seperti batang jagung. Tiap pekan ia naik angkot dua kali seminggu untuk cuci darah karena komplikasi diabetes melitus. Ia hanya tahu hidupnya tergantung mesin dan negara melalui BPJS.
Atau kisah anak usia delapan tahun dari pinggiran kota yang rutin dua kali seminggu cuci darah yang dijamin BPJS. Sarapan tiap paginya: teh manis dan donat tabur gula. Ibunya bilang lebih murah daripada nasi. Ia belum tahu gizi.

Bagi rakyat yang miskin di Indonesia ( versi World Bank 2025 sebesar 60,3 persen) , hidup kadang cuma jeda antara jadwal berobat. Kartu BPJS gratis jadi jimat dan andalan sebagai penyambung nafas bagi jutaan keluarga miskin . Ia memang bukan bagian dari sistem yang sempurna, tapi sering menjadi satu-satunya pintu pertolongan.

Kartu BPJS gratis bukan hanya pemberi keajaiban, tapi ia memberi keadilan di negeri yang timpang . Bahkan kartu BPJS gratis adalah satu-satunya keadilan yang bisa dipegang rakyat miskin-walau yang ditambal cuma akibat. Negara lebih gesit bagi-bagi alat canggih Cathlab untuk kateterisasi jantung daripada perbaikan pola hidup rakyat miskin. Pencegahan dianggap utopia. Pengobatan dijadikan industri.

Badan POM yang seharusnya jadi pagar, berubah jadi palang pintu yang bisa digeser. Gula berlebih, sodium tersembunyi, lemak yang disamarkan, semua lolos . Semua punya izin edar . Rakyat miskin terus dicekoki gaya hidup yang pelan-pelan membunuh, lalu disodori kartu BPJS gratis untuk menenangkan. Ini bukan pelayanan. Ini anestesi sosial. Obat gratis tak bisa menyembuhkan kebijakan yang lalai. Kita tak kekurangan aturan tapi kekurangan nyali menegakkannya.

Ironisnya, direksi BPJS bergaji sekelas CEO. Dokter umum dibayar sedikit diatas UMR . Dokter gigi anak tiri. Keadilan jadi rapuh jika yang menyembuhkan dibayar murah, dan yang mengatur dibayar mahal. Sementara itu, antrian pasien terus mengular. Mereka datang untuk sembuh, tapi justru masuk daftar tunggu sakit berikutnya. Ini karena mereka tidak bisa sembuh dari sistem.

Saat ini kita bukan lagi bicara sistem yang sakit. Kita bicara sistem yang membuat sakit jadi keniscayaan. Sakit itu normal, sehat itu pengecualian. Selama penyebab sakit dibiarkan, sakit bakal akan jadi industri . Yang panen : industri rumah sakit Malaysia dan Singapura!
Buktinya pada tahun 2023, sebuah laporan menyebut ada sekitar 400.000 pasien Indonesia berobat ke Malaysia, menghasilkan pendapatan sekitar Rp 1,35 triliun. Sekitar 60-70 persen pasien asing di Malaysia berasal dari Indonesia.
Pada Februari 2025 , kembali diberitakan dari total dua juta warga Indonesia berobat ke luar negeri, sekitar 750.000 diantaranya ke Singapura.

Jadi jelas, fenomena orang Indonesia berobat ke Malaysia dan Singapura bukan kebetulan, tapi cermin dari krisis kepercayaan pelayanan kesehatan domestik. Lebih jauh , menilik jika ratusan juta rakyat miskin Indonesia sakit, dua juta berobat keluar negeri, maka kiranya tak salah-salah amat menyimpulkan orang Indonesia itu tak takut sakit. Kita tidak perlu baper bila ada yang berobat ke luar negeri. Hal yang wajar . Tugas pokok Kementerian Kesehatan adalah menyehatkan sistem yang sakit ini! Bila tidak , akan banyak orang Indonesia “mati” perlahan.